Address
Crown Palace Shophouse, Jl. Prof. DR. Soepomo No.17A Block A, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12870
Diar Al Manasik, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menandatangani kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) guna memperkuat pengelolaan dana haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pelaksanaan BPKH pada Senin, (23/12/2024).
“Kami percaya, kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung pengelolaan dana haji yang lebih amanah untuk kebaikan bagi jamaah haji Indonesia.” Ujar Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksanaan BPKH.
Kolaborasi ini menjadi pondasi hukum yang kuat untuk menangani masalah-masalah di sektor perdata dan tata usaha negara sebagai langkah baik dalam pengelolaan dana haji. R. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga menambahkan bahwa layanan yang ditawarkan bersifat menyeluruh, termasuk pendampingan litigasi dan nonlitigasi.
“Kami siap memberikan layanan hukum yang komprehensif, termasuk pendampingan litigasi maupun non-litigasi, guna memastikan pengelolaan keuangan haji berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.” Ujar R. Narendra Jatna, JAMDATUN.
Ruang lingkup dari kerja sama tersebut meliputi lima aspek utama:
- Bantuan Hukum
JAMDATUN memberikan bantuan hukum dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada BPKH berdasarkan surat kuasa khusus dalam kasus perdata maupun tata usaha negara.
- Pertimbangan Hukum
Dukungan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit).
- Tindakan Hukum Lainnya
Hukum lainnya yang diberikan oleh JAMDATUN yaitu konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi.
- Peningkatan Kompetensi SDM
JAMDATUN memberikan program-program terbaik untuk meningkatkan SDM di kedua lembaga melalui pelatihan bersama, sosialisasi, magang, dan penyediaan narasumber.
- Mitigasi Risiko Hukum
Kerja sama ini meliputi langkah-langkah mitigasi risiko hukum, meliputi pencegahan tindak pidana korupsi dan bagian yang penting dalam mengelola keuangan haji.
Para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut juga mengikuti sesi diskusi yang bertujuan untuk memberikan wawasan strategis dalam “Business Judgement Rules dalam Pengelolaan Keuangan haji.”


