Address
Crown Palace Shophouse, Jl. Prof. DR. Soepomo No.17A Block A, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12870
Diar Al Manasik, Jakarta – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyatakan perlu adanya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut terkait wacana ibadah haji jalur laut dan lebih mempertimbangkan untuk memperbaiki pelayanan untuk haji di jalur udara.

“Ya, itu kalau konteksnya seperti paket khusus yang orang ingin misalnya romantisme tentang masa lalu, ya boleh-boleh saja, tetapi kalau itu sebagai opsi ya memang harus dipertimbangkan lebih dalam lagi. Seharusnya, angkutan udara kita ini bisa dipermudah, kemudian untuk pengawasannya juga harus lebih baik lagi, karena armadanya kan juga sudah ada,” kata Luluk yang menjadi anggota Pansus Haji 2024 saat ditemui di Jakarta (13/7/2025).
“Kita ini punya penerbangan domestik yang sudah banyak beroperasi, itu kan mungkin saja untuk dilibatkan. Nah, kalau kemarin itu kan memang monopoli diberikan kepada salah satu maskapai, tetapi ternyata nggak bisa mengatasi semuanya, itu yang harus dievaluasi,” ujarnya lebih lanjut.
Menurut dia, haji jalur laut baru mungkin dilaksanakan apabila konteksnya memberikan paket khusus untuk para jamaah haji, misalnya untuk rekreasi dengan melibatkan biro-biro pariwisata dalam negeri.
“Kecuali kalau itu tadi, jadi termasuk ke dalam paket ibadah haji plus ,misalnya tourism atau memang untuk melacak jejak masa lalu, seperti itu ya enggak apa-apa, tetapi itu opsional, itu bisa biro-biro misalnya orang pemerintahan yang dilibatkan, bisa aja kan, karena sekarang juga ada sih teman-teman yang sudah berangkat haji katanya ingin model-model kayak zaman Rasulullah, jadi di sana itu jalan kaki, dari Madinah ke Makkah, karena ingin merasakan bagaimana semangat dan energi masa lalu atau di zaman Rasulullah,” papar dia.
Ia juga menekankan, keberangkatan haji jalur laut tidak boleh asal diterapkan begitu saja dan perlu dievaluasi lebih dalam lagi oleh berbagai pihak.
“Tetapi, kalau negara Indonesia ingin membuka opsi jalur laut karena ketidakmampuan jalur udara, ya ini perlu untuk dievaluasi bareng-bareng, jangan karena kita nggak cukup maskapainya, tetapi karena manajemennya yang kurang bagus,” tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Prof KH. Nasaruddin Umar menyatakan wacana tentang penggunaan jalur laut untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang masih membutuhkan kajian lebih mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya nya juga perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih mendalam lagi.
“Terkait hal ini diwacanakannya sudah lama, tetapi Malaysia kayaknya lebih agresif. Kita masih perlu banyak pertimbangan lagi untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lewat jalur laut. Pertama dari segi waktu, karena sangat lama dibanding lewat jalur udara,” ujar Nasaruddin.
Kemenag mengungkapkan Indonesia memiliki sejarah panjang terkait perjalanan haji melalui jalur laut, seperti penggunaan kapal Belle Abeto dan Gunung Jati di masa lalu. Namun, perjalanan tersebut bisa memakan waktu tiga hingga empat bulan untuk sampai ke Arab Saudi.
“Sekarang mungkin kapalnya lebih cepat. Jalur laut itu memang ada, tetapi lebih cocok untuk negara-negara yang jaraknya lebih dekat dengan Arab Saudi, seperti Mesir. Kalau kita negara kita kan jauh, jadi perlu dihitung ulang,” kata dia.


