Address
Crown Palace Shophouse, Jl. Prof. DR. Soepomo No.17A Block A, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12870
Diar Al Manasik, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) RI menyatakan siap untuk membantu Badan Penyelenggara (BP) Haji dalam menyelenggarakan ibadah haji mulai tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief.

(Dok: banyumas.tribunnews.com)
Menurut Hilman Latief, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan mendatang harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Untuk itu, perlu adanya basis data yang optimal.
“Ini (Kemenag) bersama BP Haji sedang menyiapkan untuk 1447 Hijriah/2026 Masehi. Mudah-mudahan kita siapkan data yang baik,” kata Hilman Latief dalam diskusi bertajuk “Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji” yang digelar di Fraksi PKS DPR RI di Jakarta (15/7/2025).
Hilman Latief juga mengatakan, data yang baik dapat berperan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama perihal dalam pelunasan dan pengelolaan antrean jamaah haji Indonesia. Dengan data yang tertata, jamaah haji Indonesia menjadi lebih tertib dan akurat. Hal ini sekaligus meminimalkan kendala teknis saat keberangkatan para jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci.
Dalam kesempatan yang sama, Hilman Latief juga menyoroti persoalan kuota ibadah haji yang tidak terpakai. Menurut Hilman, sisa kuota itu harus disepakati bersama agar tidak digunakan dan mencegah “lompatan” dalam antrean. Penyelesaian bisa dilakukan, misalnya, lewat revisi Undang-Undang Haji.
Hilman Latief melihat kuota sisa itu sepatutnya tidak digunakan untuk menjaga ketertiban antrian sekaligus menghindari potensi menjadi temuan terkait penyalahgunaan kuota ibadah haji.
“Kita banyak belajar dari tahun yang lalu bahwa orang yang melunasi belakangan, tidak bisa dengan begitu mudah bergabung dengan orang yang melunasinya di depan. Suami melunasi belakangan, ya tidak bisa serta merta bergabung dengan istrinya yang di depan,” katanya.
Apabila kuota ibadah haji memang kembali disepakati untuk harus diisi, menurut dia, jamaah haji pengganti atau yang mengisi kuota yang kosong itu tidak boleh mendapatkan besaran nilai manfaat dana haji yang sama dengan jamaah haji yang sesuai dengan antrian. Hilman Latief menyampaikan ke depan persoalan tersebut akan dibahas secara mendetail bersama mitra Kemenag, yakni Komisi VIII DPR RI.


