Address
Crown Palace Shophouse, Jl. Prof. DR. Soepomo No.17A Block A, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12870
Diar Al Manasik, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Hal ini merujuk pada amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Komisi Fatwa.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menekankan pentingnya panduan MUI dalam setiap kebijakan keuangan haji. Tujuannya adalah memastikan ana jamaah tetap aman, memberikan manfaat, dan dikelola secara syariah.
“Uangnya jamaah haji tidak dikelola dengan asal-asalan oleh BPKH, semuanya dipenuhi dengan baik (prinsip syariahnya), sehingga setiap fatwa dari MUI itu berlaku bagi BPKH,” ucap Harry dalam kutipan wawancara bersama tim Republika setelah acara Peluncuran Buku Fatwa Haji & Penandatangan MoU BPKH-MUI, Jakarta (27/7/2025).
BPKH menyampaikan apresiasi atas bimbingan Komisi Fatwa MUI yang konsisten memberikan panduan, termasuk dorongan melalui fatwa untuk mendaftar haji sejak dini dan memotivasi masyarakat yang mampu agar segera mendaftar.
Harry juga menyampaikan bahwa MUI turut memberikan arahan dalam pendalaman aspek keuangan syariah terkait pengelolaan haji, termasuk institusi yang terlibat. BPKH juga menyatakan komitmennya untuk terus mengikuti arahan Undang-Undang dan fatwa MUI.
Terkait dengan struktur kelembagaan, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan menjelaskan pengelolaan keuangan haji dari lembaga sebelumnya merupakan langkah tepat, mengingat berbagai permasalahan terjadi di masa lalu. Ia juga juga mendorong adanya pengawasan berbasis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari penguatan ekonomi keuangan haji nasional.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa pengelolaan dan haji berada dalam ranah kebijakan publik. Namun, dari sudut pandangan keagamaan, yang baik harus dipertahankan, yang belum optimal harus diperbaiki.
“Kalau yang sudah baik dipertahankan, kalau yang kurang diperbaiki, kalau memang substansinya buruh ya diubah,” jelas Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh.
Ia menilai pengelolaan keuangan oleh BPKH selama ini sudah memberikan banyak manfaat, termasuk pengembangan dana calon jamaah agar lebih produktif dan pemanfaatan dana abadi untuk kemaslahatan umum.


