Address
Crown Palace Shophouse, Jl. Prof. DR. Soepomo No.17A Block A, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12870
Diar Al Manasik, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi meluncurkan Buku Himpunan Fatwa Haji, sebuah rujukan otoritatif bagi umat Islam Indonesia dalam memahami dan menjalankan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Buku ini merangkum berbagai fatwa MUI terkait manasik, regulasi, pengelolaan dana, serta isu kontemporer dalam pelaksanaan haji.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Fatwa MUI atas kontribusinya dalam memberi arahan syariah, terutama dalam pengelolaan dana haji yang berlandaskan Undang-Undang No.34 Tahun 2014.
“Kami di BPKH tentu sangat berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa, yang terus memberikan guidance, arahan, dan acuan kebijakan dalam pengelolaan keuangan haji sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014,” jelas Harry Alexander.
Ia menekankan bahwa prinsip syariah yang dipegang teguh oleh BPKH menjamin pengelolaan dana haji berjalan aman, likuid, memberikan manfaat, serta memberi ketenangan batin bagi jamaah, BPKH juga berkomitmen menjadikan setiap fatwa MUI sebagai acuan utama dalam seluruh aspek kebijakan dan operasional lembaga.
Ketua Tim Penyusun, KH Asrorun Ni’am Sholeh, berharap buku ini menjadi pegangan terpercaya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Fatwa-fatwa yang dihimpun mencakup tema penting seperti penggunaan obat penunda haid, istha’ah, badal ibadah, talangan haji, kepemilikan setoran dana, hingga hukum pendaftaran haji usia dini dan distribusi hasil investasi haji.
“Yang paling relevan dengan PBKH adalah soal pengelolaan keuangan haji. Fatwa terbaru pada 2024 kemarin menyoroti bagaimana hasil investasi dana calon jamaah haji yang dikelola BPKH harus didistribusikan secara berkeadilan dan proporsional,” ucap KH Asrorun Ni’am Sholeh
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya literasi keagamaan, agar masyarakat yang sudah mampu tidak menunda pendaftaran haji. Dalam konteks ini, sinergi antara MUI dan BPKH dinilai krusial untuk menjaga kemaslahatan dan kepatuhan syariah.
“Tasharruf yang dilakukan oleh BPKH harus memperoleh perspektif keagamaan yang sahih. Sebaliknya, MUI dalam menetapkan fatwa juga harus membumi dan memastikan bahwa itu benar-benar demi kemaslahatan publik,” tambahnya.
Penyusunan buku ini merupakan ijtihad kolektif para ulama dan cendekiawan dalam forum resmi MUI, termasuk Musyawarah Nasional dan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Langkah ini sekaligus menjawab amanat Munas MUI 2020 untuk menyusun dan mensosialisasikan fatwa agar mudah diakses masyarakat.
Melalui peluncuran ini, BPKH dan MUI berharap dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dan memperkuat semangat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji sejak dini.


