KH Nasaruddin Umar dalam Pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M (Dok kemenag)

Transisi Penyelenggaraan Haji ke BPH, Menag Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghambat

Diar Al Manasik, Jakarta – Menteri Agama (Menag) KH Nasaruddin Umar memastikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) mendukung penuh proses transisi penyelenggaraan ibadah haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH). Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M di Serpong, Tangerang, Senin (28/7/2025), Menag menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menghambat pelimpahan kewenangan tersebut. 

“Insya Allah tidak pernah ada satu langkah-langkah kami yang bisa menghambat proses ini,” ujar KH Nasaruddin Umar.

KH Nasaruddin Umar dalam Pembukaan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M (Dok kemenag)

Ia juga mengakui adanya kesedihan karena setelah lebih dari tujuh dekade, penyelenggaraan haji tidak lag menjadi tanggung Jawab langsung Kemenag. Namun demikian, ini merupakan langkah terbaik ke depan. 

Menag menekankan bahwa Kemenag akan tetap membantu BPH secara moral dan kelembagaan. “Diminta atau tidak diminta, Kementerian Agama wajib membantu BP Haji. Ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga kami mengurus agama-agama lain,” tegasnya. 

Nasaruddin memastikan seluruh langkah yang diambil Kemenag dalam masa transisi ini sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku dan koordinasi lintas kementerian. “Semata-mata kalau itu terjadi adalah karena kami mengikuti petunjuk dari kolega di Kementerian lain, dan juga tentu peraturan-peraturan yang ada,” tambahnya. 

Selama 75 tahun, Kemenag telah menjadi penyelenggara utama ibadah haji Indonesia. Menurut Menag, pengalaman panjang ini menjadi warisan berharga. “Kita sangat yakin semua menteri agama yang pernah ada sangat bersusah payah untuk menemukan cara yang terbaik, bagaimana melayani jamaah haji seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua pihak,” katanya. 

Lebih lanjut, Menag juga menilai bahwa alih kelola ini dapat membuat Kemenag lebih fokus pada sektor lainnya seperti pendidikan keagamaan dan bimbingan masyarakat lintas agama.

“Mungkin ini yang terbaik untuk kita semua, maka Insya Allah Kementerian Agama pun juga akan melaksanakan tugas mungkin dengan lebih lincah, lebih tepat, dan cepat,” ungkap Nasaruddin. 

Sementara itu, Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan bahwa Rakernas menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus menyusun arah kebijakan haji ke depan. 

“Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki, dan kelebihan sekecil apapun akan kami terima sebagai penyemangat,” kata Gus Irfan. 

Ia menegaskan bahwa forum ini bukan ajang mencari kesalahan, melainkan ruang muhasabah. Ia juga menyebut bahwa masukan dari Kedutaan Arab Saudi dan Timwas DPR RI menjadi referensi penting dalam pembenahan sistem haji mendatang. 

“Legacy bagi saya adalah amanah. Tanggung jawab yang diberikan oleh presiden adalah untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia,” ujarnya. 

Gus Irfan menambahkan bahwa 2025 adalah tahun transisi, sedangkan 2026 akan menjadi masa pengalihan penuh, termasuk aspek SDM. Ia menegaskan proses ini tidak instan, namun dilakukan secara bertahap dengan penuh keterbukaan dan tanggung jawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *