Ilustrasi Keramaian Jamaah di Pelataran Masjid Nabawi (Dok Pixabay: dinar_aulia)

BP Haji akan Kurangi Jumlah Syarikah Mulai Haji 2026

Diar Al Manasik, Jakarta – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem multisyarikah yang digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Sistem ini dinilai menyulitkan koordinasi di lapangan, karena jamaah dari satu kloter ditempatkan di pemondokan yang berbeda selama di Tanah Suci. 

Ilustrasi Keramaian Jamaah di Pelataran Masjid Nabawi (Dok Pixabay: dinar_aulia)

Kelola BP Haji, KH Irfan Yusuf Hasyim menyampaikan bahwa skema ini akan disederhanakan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Salah satu langkah yang diambil adalah mengurangi jumlah syarikah.

“Kita sudah berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian Haji di Saudi. Kemungkinan multisyarikah masih, tetapi tidak sampai delapan. Mungkin, dua, maksimal tiga,” ujar Gus Irfan dalam kutipan berita Republika di Jakarta. 

Sebagai lembaga yang akan sepenuhnya menangani penyelenggaraan haji mulai 1447 H/2026 M, BP Haji juga berkomitmen memulai proses pengurusan visa lebih awal. Tujuannya agar seluruh dokumen dan persiapan administrasi rampung sebelum masa pemberangkatan. 

“Prosesnya kita awali jauh lebih daripada yang kemarin sehingga kita harapkan sejak awal itu semua pemvisaan sudah selesai,” tambahnya. 

Menurut Gus Irfan, BP Haji telah mempersiapkan diri sejak pelaksanaan haji tahun ini dengan berperan sebagai pengawas dan pendukung teknis. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk pelaksanaan haji di tahun depan. 

“Insya Allah, kita sudah sangat siap. Karena pada tahun 2025 kemarin, musim haji kita berfungsi memberikan dukungan sekaligus pengawasan pelaksanaan haji 2025. Di situlah kita belajar sekaligus menyiapkan diri untuk pelaksanaan haji 2026,” ujar dia.

Guna mendukung kesiapan operasional, BP Haji juga akan memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Agama seperti asrama haji dan gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di daerah. Fasilitas ini akan menjadi bagian dari jaringan kerja BP Haji di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. 
“Semua akan jadi bagian dari Badan Penyelenggara Haji. artinya, infrastruktur sampai ke daerah sudah siap semuanya. Tinggal menunggu selesainya Revisi UU Haji ini,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *