Address
Crown Palace Shophouse, Jl. Prof. DR. Soepomo No.17A Block A, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12870
Diar Al Manasik, Jakarta – Sebanyak 13 asosiasi biro perjalanan haji dan umrah menyatakan sikap bersama terkait pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang akan dibahas oleh DPR RI sebagai revisi atas UU Nomor 8 Tahun 2019.
Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur, menyampaikan bahwa para asosiasi telah duduk bersama dan menyatukan pandangan guna memperjuangkan masa depan industri haji dan umrah yang lebih baik di Indonesia.
“Insya Allah, kami akan melakukan silaturahim dan dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, fraksi-fraksi, serta ormas-ormas besar,” ujar Firman dalam kutipan Republika pada saat wawancara kepada awak media di Kantor Amphuri, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025).
Melalui pertemuan tersebut, para asosiasi sepakat mendorong regulasi yang menjamin keberlangsungan usaha dan kepastian hukum bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selain itu, mereka menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap dinamika industri global, khususnya di Arab Saudi sebagai negara tujuan utama.
“Kita ingin memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar adaptif terhadap kondisi di Saudi dan negara-negara lain,” ucap Firman.
Firman juga mengangkat isu ketimpangan yang dinilai berpotensi muncul akibat pembatasan kuota PIHK dalam draf RUU. Pada naskah yang dibahas, disebutkan kuota maksimal PIHK sebesar 8 persen, sementara jumlah PIHK yang terdaftar sudah mencapai 910 dari sebelumnya hanya 300 unit.
Lebih lanjut, firman menyebutkan bahwa hal ini bertentangan dengan semangat transparansi dan pengelolaan berbasis data yang diusung RUU tersebut. Di sisi lain, asosiasi meminta agar masyarakat diberikan pilihan untuk peningkatan layanan, termasuk kemungkinan upgrading dari haji reguler ke haji khusus.
“Kami berharap, badan layanan umum (BLU) yang disebut dalam RUU nanti juga memberi ruang kepada kami pelaku usaha untuk turut memberikan layanan yang baik. Termasuk dalam hal ini memberi opsi layanan yang lebih baik bagi jamaah reguler,” tegas Firman.
Pihaknya juga menolak dimasukkannya istilah “umrah mandiri” dalam regulasi baru tersebut. Firman menilai konsep tersebut dapat membuka celah lemahnya perlindungan terhadap jamaah dan mengancam kestabilan ekosistem industri yang telah dibanngun bertahun-tahun.
“Kami menentang istilah haji mandiri atau umrah mandiri karena itu membuka celah lemahnya perlindungan jamaah. Negara harus hadir untuk memastikan ekosistem yang berkah dan sehat bagi semua,” ujarnya.


