Mukernas Amphuri Soroti Amandemen UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Yogyakarta, (dok amphuri.org)

Amphuri Kawal Revisi UU Haji, Tegaskan Komitmen untuk Keadilan Pelaku Usaha Haji dan Umrah

Diar Al Manasik, Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menegaskan komitmennya untuk mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Amphuri menilai, revisi UU tersebut harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha biro perjalanan ibadah. 

Mukernas Amphuri Soroti Amandemen UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Yogyakarta, (dok amphuri.org)

Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur, menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan proses perubahan undang-undang berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan bersama. 

“Dengan penuh keyakinan dan optimistis, kami siap berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengawal proses amandemen UU tersebut,” ujar Firman dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Firman juga menyampaikan kekhawatiran atas belum adanya draf resmi revisi UU Haji yang beredar hingga saat ini. Menurutnya, ketiadaan naskah tersebut berpotensi menghasilkan kebijakan baru yang tidak mempertimbangkan keberlangsungan usaha penyelenggara ibadah haji dan umrah. 

Sebagai bentuk dorongan konkret, Amphuri meminta Badan Legislasi dan Komisi VIII DPR RI untuk segera merilis naskah resmi RUU revisi UU No. 8 Tahun 2019. Hal ini penting agar proses pembahasan dapat melibatkan partisipasi publik secara luas. 

“Amphuri juga berharap dalam perubahan UU tersebut terdapat pemisahan yang jelas antara regulator dan operator agar fungsi pengawasan lebih efektif dan tidak menimbulkan konflik kepentingan,” jelas Firman. 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Amphuri 2025 yang berlangsung di Yogyakarta, Minggu (20/7/2025), dengan tema “Menguatkan Visi dan menentukan Aksi: AMPHURI Go Global.”

Mukernas turut menjadi forum diskusi terbuka yang menghadirkan berbagai pihak, termasuk dari BP Haji, Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama, serta para pelaku industri. Salah satu isu yang dibahas adalah urgensi persiapan haji 1447 H/2026 M yang dinilai perlu dilakukan sejak dini agar berjalan tepat waktu. 

Amphuri juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem pelatihan dan sertifikasi pembimbing ibadah haji. Organisasi itu mengusulkan sertifikasi dilakukan melalui mekanisme yang terintegrasi dalam sistem Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta memisahkan antara pelatihan dan proses sertifikasinya guna menjamin kualitas pembimbing di lapangan. 

Di akhir pernyataannya, Firman menegaskan bahwa Amphuri bersama 742 anggotanya akan tetap solid dalam memperjuangkan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *