Mekkah, Ka’bah, Arab Saudi (Dok Pixabay: adilwahid)

BP Haji Targetkan RUU Haji dan Umrah Disahkan Pertengahan Agustus 2025

Diar Al Manasik, Jakarta – Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tengah diproses sebagai RUU inisiatif DPR RI dan telah masuk tahap pembahasan di tingkat pemerintah. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menyampaikan bahwa pengesahan undang-undang ini ditargetkan rampung pada pertengahan Agustus 2025. 

“Sudah masuk ke pemerintah dan telah dibahas dan mudah-mudahan Agustus pertengahan sudah bisa dijadikan undang-undang,” ujar Irfan dalam Seminar Haji Nasional di Universitas Yarsi, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Mekkah, Ka’bah, Arab Saudi (Dok Pixabay: adilwahid)

Percepatan pengesahan RUU ini dinilai krusial agar pemerintah dapat segera menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan ibadah haji 2026, termasuk pemilihan lokasi akomodasi yang harus melalui persetujuan DPR.

“Sebetulnya akhir juli ini sudah mulai, di mana sudah ada mulai pemilihan lokasi, tapi saya kira masih bisa dilaksanakan oleh teman-teman DPR untuk memilih,” katanya. 

Irfan mengingatkan pentingnya percepatan proses ini agar pemerintah tidak mengalami keterlambatan seperti musim haji 2025, di mana persiapan baru dimulai pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Keterlambatan tersebut menyebabkan banyak penginapan yang sesuai kebutuhan tidak tersedia. 

“Akhir Desember atau malah Januari baru memulai kegiatan-kegiatannya, sehingga relatif banyak tempat-tempat yang bagus yang sesuai, cocok dengan kita yang tidak bisa kita ambil, demikian juga dengan hotel-hotel yang bagus yang harganya sesuai dengan budget kita juga agak susah didapatkan,” jelasnya. 

BP Haji bersama DPR dan Kementerian terkait juga tengah menyusun percepatan pengadaan layanan pendukung ibadah haji dan umrah, termasuk hotel dan katering. 

“Alhamdulillah kita juga sudah ada kesepakatan dengan teman-teman DPR akan ada percepatan lebih awal, kita harapkan Agustus sudah bisa koordinasi dengan Kementerian Haji, Agustus sudah mulai bicara tentang hotel, tentang katering dan lain sebagainya, sehingga waktunya cukup panjang,” ucap Gus Irfan.

Sementara itu, dalam RUU ini tidak disebutkan secara spesifik mengenai haji furoda. Namun, Irfan menegaskan bahwa fokus regulasi diarahkan pada perlindungan jamaah haji non visa reguler. 

“Kami tidak spesifik bicara haji furoda, kita hanya bicara haji yang non visa reguler kita, sekali lagi itu perlindungannya untuk perlindungan jamaah,” tegasnya. 

Gus Irfan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Kementerian Haji Arab Saudi, kemungkinan layanan haji furoda tidak akan tersedia ke depan. Meskipun demikian, kepastian kebijakan ini masih bersifat dinamis.

“Kalaupun ada, kita berharap paling nggak kita tahu siapa yang berangkat melalui apa,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *