Address
Crown Palace Shophouse, Jl. Prof. DR. Soepomo No.17A Block A, Menteng Dalam, Tebet District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12870
Diar Al Manasik, Jakarta – Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah kepada DPR di Kompleks Parlemen, Senin (18/8/2025). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan penyerahan ini agar DPR segera membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU tersebut.
“Kami serahkan DIM-nya. Ada usul inisiatif DPR terkait dengan hal tersebut,” kata Supratman.
Ia menjelaskan, DIM mencakup 700 poin dengan mayoritas bersifat tetap. Setelah diserahkan, pemerintah bersama DPR akan memulai pembahasan RUU di tingkat panja. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan RUU Haji akan mulai dibahas pada 19 atau 20 Agustus 2025.
“Kami akan rapat pimpinan (Rapim) dan badan musyawarah (Bamus) pada Senin (18/8) libur ya, mungkin Selasa (19/8) atau Rabu (20/8),” ujarnya.
Cucun menyebut DPR telah menerima Surat Presiden terkait UU Haji. “Kita tunggu nanti perkembangan draf Rancangan Undang-Undang Haji. Kan kemarin sudah diparipurnakan dan Surpres sudah kami terima dari Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
DPR menargetkan pembahasan RUU Haji dapat rampung pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung hingga 2 Oktober 2025. RUU ini sebelumnya ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 24 Juli 2025 dan masuk Prolegnas 2025-2029.


